Opsi Operasi Penyelamatan Sandra 10 WNI dari Filipina

  Menunggu Operasi

Penyelamatan Penyanderaan 10 WNI oleh Teroris Filipina 

Penyanderaan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi awak kapal pengangkut batu bara terus berjalan. Upaya pengiriman bantuan militer ke Filipina pun masih belum disetujui otoritas lokal. Alhasil, pemerintah Indonesia terus menunggu kabar baik dan menyimpan operasi militer sebagai pilihan terakhir.

 

Menurut Juru Bicara Presiden Johan Budi SP, Presiden Joko Widodo lebih mengutamakan komunikasi dengan Filipina dalam upaya pembebasan sandera. Arahan tersebut pun sudah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.

 

 

Terkait opsi operasi militer Indonesia, Johan mengaku bahwa langkah tersebut masuk dalam daftar paling terakhir yang disiapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Misalnya, pihak Filipina yang memang menolak adanya bantuan militer dari Indonesia. Baca Juga Berita Terkait:

• Kapal Laut Indonesia Dibajak Abu Sayyap

’’Itu opsi terakhir kalau upaya yang sedang dilakukan menlu tidak berhasil,’’ lanjut mantan Juru Bicara KPK itu.Yang jelas, lanjut Johan, perhatian presiden adalah pada penyelamatan WNI yang menjadi sandera. Dia pun terus mendorong komunikasi intensif antar dua negara. Meskipun, saat ini diakui belum ada komunikasi personal antara Jokowi dengan Presiden Filipina Benigno Aquino. Menurutnya, sampai saat ini komunikasi dilakukan setingkat pejabat menteri. ’’Kalau tidak salah melalui menlu,’’ tambahnya. Hal tersebut pun didukung oleh pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah. Menurutnya, tangan pemerintah benar-benar terkunci kali ini. Sebab, pemerintah Filipina sudah menyatakan penolakan terhadap ikut campur militer Indonesia. Hal itu pun dinilai sesuai dengan prinsip kedaulatan negara yang dianut secara umum.

’’Bisa saja, Indonesia mengalihkan perhatian Filipina lalu melakukan operasi senyap. Tapi, nanti hasilnya hubungan kedua negara akan memburuk. Solusi terbaik adalah berbicara selantan dan sesering mungkin. Karena, pemerintah Indonesia harus tahu bagaimana perkembangan situasi sesering mungkin,’’ ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah Indonesia lebih baik menekankan bahwa prioritas paling utama adalah 10 WNI. Dengan begitu, jika Filipina merasa tak sanggup di saat-saat terakhir, maka Indonesia bisa mencoba kembali menawarkan bantuan.

’’Yang harus ditegaskan juga bahwa kasus ini bukan berarti negara lain bisa ikut campur seenaknya di wilayah negara lain. Tetap harus dengan seizin pemilik wilayah,’’ terangnya. Sementara itu, semua pihak terkait kasus WNI sampai saat ini memilih irit berkomentar soal upaya penyelamatan. Salah satunya, pihak pemilik kapal. Saat koran ini berupaya mewawancarai pihak PT United Tractor (UNTR), induk perusahaan PT Patria Maritimes Lines sebagai pemilik kapal, jawaban yang diperoleh hanya normatif. Menurut Corporate Secretary UNTR Sara Loebis, saat ini pihaknya sudah masuk dalam jaringan komunikasi penyelamatan. ’’Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa perusahaan sudah meminta bantuan dengan berbagai pihak terkait hal ini. Tapi, karena ini masih dalam proses koordinasi, kami belum bisa menyampaikan informasi apapun. Sebab, apapun proses ini berkaitan dengan nyawa 10 WNI. Kalau pihak sana (penyandera, Red) sampai mengerti bisa bahaya,’’ ujarnya.

 

Koordinasi di Manila

Kemarin Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tiba di Manila untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah Filipina. Bakal ada pertemuan khusus antara kedua pemerintahan untuk menyikapi kasus ini.Kepada wartawan koran ini, Candra Wahyudi di Manila, First Secretary KBRI di Manila Basriana Basrul mengatakan, Indonesia akan bekerja sama dengan semua unsur di Filipina. Langkah pertama yang dikedepankan adalah diplomasi. Karena itu, Menlu Retno memutuskan untuk datang langsung ke Manila.’’Kami mencoba melakukan semua cara untuk menyelesaikan masalah ini,’’ kata Basriana di KBRI Manila kemarin.

Diplomat perempuan tersebut mengatakan, ini adalah kali pertama WNI menjadi korban penyanderaan kelompok separatis di Filipina Selatan. Meski begitu, kasus serupa sejatinya sudah beberapa kali terjadi dan melibatkan warga negara asing. Di antaranya Jepang, Italia, Tiongkok, dan Malaysia.Yang menyulitkan adalah mendeteksi keberadaan kelompok penyandera tersebut. Faksi separatis di Filipina Selatan ada banyak. Memang, selama ini publik akrab dengan gerakan pimpinan Abu Sayyaf. Namun, sesungguhnya ada banyak kelompok bersenjata yang kawasan Mindanao dan sekitarnya.’’Jumlahnya banyak. Nah, ini (yang menyendera sepuluh WNI) kelompok yang mana,’’ kata Basriana.Terkait dengan tebusan yang diminta penyandera, dia menilai hal itu sulit dipenuhi. Pemerintah Indonesia belum berpikir untuk memenuhi tuntutan uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar rupiah yang disampaikan penyandera lewat pemilik kapal Brahma 12 dan Anand 12. Selain itu, pihak Filipina juga tidak mengenal uang tebusan. ’’No ransom deal,’’ katanya.

Di sisi lain, berkaca pada pengalaman, para penyandera juga tidak pernah main-main dengan ancamannya. Menyandera dan kemudian meminta tebusan adalah cara mereka untuk membiayai perjuangannya. Basriana mengatakan, hal yang sama pernah dialami dua warga Malaysia yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Para penyandera mengajukan uang tebusan. Meski akhirnya dipenuhi, hal itu bukan jaminan keselamatan bagi sandera.

Dalam kasus tersebut, penyandera memang membebaskan warga Malaysia tersebut. Tapi, hanya satu. Sementara itu, seorang sandera lainnya tetap dieksekusi. ’’Alasannya karena uang tebusan yang diterima tidak sesuai dengan permintaan,’’ ungkap diplomat yang sudah dua tahun bertugas di Manila tersebut.Menurut informasi yang didapat KBRI Manila, pihak penyandera memberikan deadline sampai 8 April. Itu berarti enam hari lagi.

Basriana memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai upaya untuk membebaskan sepuluh sandera tersebut. Koordinasi dengan pihak Filipina terus ditingkatkan. Hal itu dilakukan di semua level. Dari jalur militer, panglima TNI dan kolega dari Filipina terus menjalin hubungan. Hal yang sama terjadi di kepolisian dan jalur diplomatik yang menjadi ranah Kementerian Luar Negeri.’’Yang pasti, kita harus menghormati kedaulatan Filipina. Kita punya hubungan baik yang kita manfaatkan untuk mencari jalan keluar dari masalah ini,’’ kata Basriana.

Bagaimana dengan operasi militer? Dia memastikan bahwa semua opsi sangat mungkin dilakukan. Bahkan jika harus membebaskan sandera dengan operasi militer. Masalahnya, hal itu tidak bisa asal dilakukan. Kasus ini terjadi di wilayah negara lain. Pasukan tempur Indonesia tidak bisa seenaknya memasuki teritori Negara lain. ’’Harus ada izin dari pihak Filipina,’’ katanya.

Sementara itu, media Filipina memberikan reaksi beragam terkait dengan penyanderaan sepuluh WNI. Porsinya memang tidak terlalu besar. Kebanyakan menempatkan berita tersebut di halaman dalam. Seperti harian International New York Times, The Philippine Star, dan BusinessMirror. Star melaporkan, Panglima Militer Filipina Jenderal Hernando Irriberri langsung terbang ke Mindanao untuk melihat situasi terakhir di sana. Selain itu juga untuk menyiapkan langkah-langkah taktis pembebasan sandera.

Terkait dengan siapa sesungguhnya dalang penyanderaan, pihak Filipina belum bisa memastikan. Juru Bicara Angkatan Bersenjata Mindanao Barat Filemon Tan Jr. mengatakan pihaknya belum mendapatkan konfirmasi siapa pelaku penyanderaan. Ada kabar bahwa pelakunya adalah kelompok Abu Misaya, salah satu faksi separatis di Mindanao. ’’Kami belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Kami masih harus melakukan verifikasi,’’ katanya.